Perikanan

Jokowi Minta KKP Lakukan Inovasi untuk Penataan Ekosistem Perikanan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar melakukan inovasi untuk lakukan penataan ekosistem perikanan nasional. Lompatan tersebut Jokowi minta dari hulu sampai hilir.

"Pertama saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas dan daya saing industri perkapalan nasional juga terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Kelautan Indonesia melalui teleconferance bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta menteri terkait agar memudahkan layanan perizinan. Dia pun sudah mendapatkan hasil kalau sudah ada percepatan.

"Saya minta laporan dalam praktiknya seperti apa dengan tetap kita memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan kita, sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik," ungkaP Jokowi.

Jangan sampai, kata dia, dengan permudahan izin tersebut, tidak diawasi di lapangan. Sehingga kata dia, dampaknya agar merugi.

"Harus diawasi," ungkap Jokowi.

KKP Kini Punya Aplikasi Awasi Sumber Daya Perikanan dan Laut Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal KKP, Muhammad Yusuf, meresmikan aplikasi Sidak (Sistem Tindak Lanjut). Aplikasi ini dilahirkan sebagai upaya mengoptimalkan mekanisme pengawasan sumber daya perikanan dan laut di daerah.

"Hal ini penting, karena daerah merupakan perpanjangan tangan dari pusat untuk mencapai optimalisasi kerja," kata Yusuf dalam sambutannya dalam acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Selasa (4/2/2020).

Menurutnya, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan daerah demi mewujudkan akuntabilitas yang baik demi mencapai tujuan yang efektif, efisien, ekonomis serta bermanfaat.

Selanjutnya, ia membahas terkait aplikasi Sidak, yang dibuat oleh Inspektur Jendral (Irjen) di KKP. Dibuatnya aplikasi tersebut, dikarenakan terdapat temuan, ada 348 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

"Kami merekomendasikan perlu disikapi oleh pemerintah. Mereka selama ini wajib mengisi dikirim tertulis, sehingga boros-boros waktu, biaya, kertas, harus dijemputnya, dan di antar. Dengan aplikasi ini bisa isi online, dan yang membanggakan adalah aplikasi ini dibangun oleh insan irjen, dengan gratis," ungkapnya.

 

Share: